Yamaha

Yamaha Pastikan EC-06 Belum Masuk Rencana Pasar Indonesia

Jakarta | Selasa, 24 Februari 2026

PIFA, Otomotif - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) angkat bicara terkait peluang pemasaran Yamaha EC-06 di Indonesia. Skuter listrik yang lebih dulu meluncur di India itu dipastikan belum masuk dalam agenda penjualan domestik Yamaha Indonesia.

Manager Public Relations, YRA & Community YIMM, Rifki Maulana, menegaskan EC-06 bukan produk yang dikembangkan untuk pasar Indonesia. Selain itu, faktor regulasi menjadi pertimbangan penting sebelum suatu model dipasarkan.

“Kami masih belum tahu karena itu bukan produk Yamaha Indonesia. Kedua, produk tersebut kan pasti comply dengan regulasi di sana. Nah, itu kita belum tahu kan itu masuk regulasi kita atau nggak,” ujar Rifki.

Di India, EC-06 saat ini masih berstatus model terbatas dan hanya dipasarkan melalui jaringan dealer Blue Square, lini premium Yamaha. Meski demikian, kuota penjualannya disebut-sebut akan terus ditambah hingga berpeluang menjadi produk reguler.

Spesifikasi dan Fitur

Dari sisi positioning, Yamaha EC-06 dirancang sebagai skuter listrik perkotaan untuk kebutuhan mobilitas harian. Model ini hanya tersedia dalam satu pilihan warna, putih dengan aksen biru muda. Dimensinya diklaim setara dengan skutik entry level pada umumnya.

Desainnya mengusung struktur inti berorientasi horizontal dengan proporsi tegak dan tampilan kokoh untuk menunjang stabilitas di lalu lintas kota. Lampu depan berukuran besar tampil dominan, dipadukan dengan sein model bertungkai yang diposisikan agak tinggi. Setang menggunakan model naked atau terbuka.

Untuk sektor performa, EC-06 dibekali motor listrik Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) yang dipadukan dengan baterai berkapasitas 4 kWh. Kombinasi ini menghasilkan daya puncak 6,7 kW atau setara 9 hp dengan torsi maksimum 26 Nm. Kecepatan puncaknya diklaim mencapai 79 km/jam.

Baterainya telah mengantongi sertifikasi IP65 dan diklaim mampu menempuh jarak hingga 169 km dalam kondisi penuh. Waktu pengisian daya sekitar delapan jam, meski belum dirinci penghitungan dari persentase pengisian berapa ke berapa.

Motor listrik ini juga dilengkapi tiga mode berkendara, yakni ECO, Standard, dan Power. Fitur mode mundur turut disematkan untuk memudahkan manuver saat parkir.

Di pasar India, Yamaha EC-06 dibanderol sekitar 167 ribu lakh atau setara Rp30,4 juta. Harga tersebut dinilai kompetitif untuk motor listrik dengan label pabrikan Jepang.

Meski spesifikasinya menarik, hingga kini belum ada kepastian apakah Yamaha EC-06 akan disesuaikan dengan regulasi serta kebutuhan konsumen Indonesia. Yamaha Indonesia pun masih memilih bersikap wait and see sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Jakarta

| Jumat, 28 Februari 2025

Berita Terkait

Nasional

Industri Ekspor Jabar Tertekan Gempuran Tarif AS, Ekonom Desak Strategi Nasional yang Konkret

PIFA, Nasional – Gejolak ekonomi global yang ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, terutama kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat, kembali menghantam sektor industri ekspor Indonesia. Jawa Barat, sebagai pusat manufaktur dan ekspor nasional, menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Hal ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk "Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi" yang digelar oleh Suara.com bekerja sama dengan CORE Indonesia di El Hotel Bandung, Selasa (20/5). Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, dalam sambutannya menyatakan bahwa tekanan krisis global telah dirasakan sejak awal tahun. Ia menegaskan bahwa Bandung dipilih sebagai lokasi diskusi karena perannya yang strategis sebagai sentra ekspor nasional, khususnya untuk sektor tekstil, alas kaki, dan furnitur—semuanya kini berada dalam tekanan besar. “Berdasarkan data BPS, pada Januari 2025 ekspor nonmigas Jawa Barat ke AS mencapai USD 499,53 juta atau 16,62% dari total ekspor nonmigas provinsi. Sementara dari Bandung, ekspor ke AS pada Maret 2025 mencapai USD 7,7 juta. Namun, penurunan pesanan dan gelombang PHK massal di sektor tekstil menunjukkan situasi yang tidak bisa dianggap enteng,” ungkap Suwarjono. Gelombang PHK dan Ancaman Produk Impor Bandung kini menghadapi krisis ketenagakerjaan akibat merosotnya pesanan ekspor dan masuknya produk impor dalam jumlah besar. Kebijakan tarif baru dari AS semakin memperburuk kondisi, membuat daya saing industri lokal makin menurun. Banyak perusahaan mengalami kerugian, bahkan tutup, sehingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, Ph.D., memaparkan bahwa Indonesia terkena imbas dari perang dagang AS-Tiongkok. “Ekspor Tiongkok ke AS menurun 10,5% tahun ini, tapi ekspor ke ASEAN naik 19,1%. Ada potensi arus barang masuk ke Indonesia, termasuk yang ilegal, yang berkontribusi pada kerugian negara sekitar Rp 65,4 triliun,” paparnya. Dunia Usaha Hadapi Tekanan Berlapis Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyoroti tantangan berlapis yang dihadapi pengusaha, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga biaya logistik yang membengkak karena pungutan liar. Ia menilai bahwa pengusaha lokal kerap menjadi “korban eksperimen kebijakan”. “Perizinan usaha yang dijanjikan rampung dua minggu bisa molor hingga berbulan-bulan. Kami juga menghadapi premanisme, pengupahan yang dipolitisasi, dan regulasi yang saling tumpang tindih. Dunia usaha butuh kepastian dan perlindungan yang adil,” tegas Ning. Peluang di Tengah Krisis Meski dihimpit tantangan, sejumlah peluang tetap muncul. Prof. Rina Indiastuti dari Universitas Padjadjaran menilai bahwa Jawa Barat memiliki basis manufaktur yang kuat dan beragam, mulai dari otomotif, elektronik, TPT, hingga farmasi dan agro-pangan. “Kami mencatat adanya rencana relokasi pabrik otomotif ke Jabar. Ini momentum yang bisa dioptimalkan untuk mendorong pengembangan kapasitas inovasi, terutama jika dikoneksikan dengan universitas dan pusat riset,” jelas Prof. Rina. Strategi Nasional: Impor Terkendali dan TKDN Sebagai solusi, Mohammad Faisal menekankan pentingnya pengendalian impor secara selektif dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Ini bukan soal proteksionisme, tapi menjaga kedaulatan pasar. Beberapa sektor seperti kosmetik, baja, dan semen menunjukkan hasil positif setelah penerapan verifikasi impor,” jelasnya. Ia juga menyoroti suksesnya peningkatan produksi elektronik dalam negeri, yang naik dari 0,1 juta unit pada 2013 menjadi 88,8 juta unit pada 2019, sementara impor turun drastis. “Skema TKDN harus terus diterapkan sebagai insentif investasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang,” tambahnya. Menatap Masa Depan: Kedaulatan Ekonomi sebagai Keniscayaan Diskusi ini menegaskan bahwa penguatan ekonomi domestik harus menjadi prioritas di tengah ketidakpastian global. Dukungan kebijakan dari pemerintah, keterlibatan aktif akademisi dan pelaku usaha, serta konsistensi regulasi menjadi fondasi penting dalam menjaga daya saing industri nasional. “Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan ekonomi domestik bukan lagi pilihan tetapi keharusan,” tutup Faisal. Dengan tekanan global yang terus meningkat, hasil dari dialog kritis ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk merumuskan kebijakan strategis yang berpihak pada industri nasional, terutama di daerah industri utama seperti Jawa Barat.

Nasional

| Kamis, 22 Mei 2025

Lokal

Fransiskus Diaan Ungkap Dana Pilkada Kapuas Hulu Capai Rp60 Miliar

PIFA, Lokal - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyampaikan bahwa anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di wilayah tersebut mencapai sekitar Rp60 miliar. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kapuas Hulu Tahun 2024, dengan fokus pada biaya penyelenggaraan Pilkada. Pada konferensi pers di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalbar, Rabu (23/11), Fransiskus Diaan menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kapuas Hulu Tahun 2024 menitikberatkan pada keperluan Pilkada. Selain itu, terdapat juga dana sharing dari provinsi karena pemilihan gubernur bersamaan dengan Pilkada daerah. "Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kapuas Hulu difokuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta TNI dan Polri untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada," ungkap Fransiskus Diaan. Meski aturan pemerintah daerah menetapkan alokasi dana sekitar 40 persen pada Tahun 2023, kondisi keuangan daerah hanya mampu mencapai 20 persen. Oleh karena itu, fokus dialihkan pada alokasi anggaran Tahun 2024, terutama untuk KPU dan Bawaslu. "Situasinya cukup berat, namun ini menjadi kewajiban karena Pilkada serentak merupakan agenda nasional yang harus diikuti," tambahnya. Fransiskus Diaan menyatakan optimisme terkait kelancaran anggaran Pilkada 2024 di Kapuas Hulu, karena telah dianggarkan melalui APBD Kapuas Hulu Tahun 2024. Saat ini, tahap pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas Hulu sedang berlangsung. Bupati Kapuas Hulu juga memberikan informasi terkait kemungkinan percepatan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024. Awalnya dijadwalkan pada 27 November 2024, namun Fransiskus Diaan menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan informasi yang diterimanya menunjukkan kemungkinan dimajukannya pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan September 2024. "Kita masih menunggu Perpu, informasi yang saya terima Pilkada serentak 2024 dimajukan," ucap Fransiskus Diaan dengan optimisme terhadap kelancaran proses Pilkada di Kapuas Hulu. (ad)

Kapuas Hulu

| Kamis, 23 November 2023

Sports

Ancaman Degradasi Mengintai Manchester City di Tengah Skandal Keuangan

PIFA, Sports - Manchester City saat ini berada dalam ancaman besar yang dapat menyebabkan mereka terdegradasi ke Liga Championship akibat skandal keuangan yang melibatkan pelanggaran serius terhadap regulasi. Klub yang tengah mengalami krisis ini menghadapi risiko kehilangan tempatnya di Liga Premier setelah tuduhan pelanggaran regulasi finansial yang berlangsung bertahun-tahun menjadi perhatian utama. The Times melaporkan bahwa hukuman terberat yang mungkin dijatuhkan adalah penurunan divisi ke Championship. Sidang yang awalnya direncanakan pada November 2024 kini diperkirakan akan dimulai lebih awal, yakni pada September. Proses sidang yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 10 minggu ini diperkirakan akan menghasilkan keputusan final pada awal tahun 2025. Hasil dari gugatan ini, yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran keuangan terhadap klub milik perusahaan dari Abu Dhabi dan mencakup periode 2009 hingga 2023, diharapkan akan diumumkan dalam waktu dekat. Jika terbukti bersalah, Manchester City menghadapi risiko kehilangan poin dan bahkan terdegradasi ke Liga Championship. Keputusan ini akan menjadi momen krusial bagi klub dan bisa mengubah lanskap kompetisi di Inggris, mengingat dampak signifikan yang mungkin timbul baik bagi tim maupun para penggemar. (yd)

Spesifikasi dan Fitur

Nasional

| Kamis, 22 Mei 2025

Kapuas Hulu

| Kamis, 23 November 2023

Inggris

| Selasa, 13 Agustus 2024