PIFA.CO.ID, NASIONAL - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional.

“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini dipersoalkan partai-partai politik,” ujar Yusril di Denpasar, Senin malam (13/1).

Menurut Yusril, putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen membuka peluang bagi partai politik untuk lebih berkembang dalam sistem demokrasi yang lebih sehat. Ia menyebut langkah ini memberikan secercah harapan, terutama bagi partai-partai kecil, termasuk Partai Bulan Bintang (PBB).

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan pemerintah akan merumuskan norma hukum baru terkait pemilu yang mengacu pada putusan final MK tersebut. Ia juga mengusulkan pembatasan jumlah fraksi di DPR menjadi maksimal 10 fraksi, dengan opsi membentuk fraksi gabungan bagi partai yang memiliki kursi sedikit.

“Jika jumlah kursi partai kurang dari 10 persen, mereka bisa membentuk satu fraksi gabungan,” pungkas Yusril. (ad)